Pemerintah Siapkan 1 Juta formasi CPNS dan PPPK bagi 2024

Pemerintah Siapkan 1 Juta formasi CPNS dan PPPK bagi 2024 Pemerintah Siapkan 1 Juta formasi CPNS dan PPPK bagi 2024

Pemerintah akan menyiapkan satu juta formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), terutama bidang pendidikan dengan kesehatan menurut tahun administrasi 2024.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara lagi Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas berharap pemerintah daerah dapat mengajukan formasi PPPK akan tenaga honorer dalam bidang pendidikan lagi kesehatan akan berprofesi prioritas.

“Kami berharap pada daerah segera mengusulkan menjumpai PPPK karena pendidikan bersama kesehatan sedang merupakan prioritas. Sekarang kita sedang ajukan formasi satu juga lebih yang kita ajukan menjumpai 2024,” kata Menpan Azwar Anas saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (2/3).

Azwar menjelaskan bahwa sebelumnya pemerintah sudah menyiapkan 700 ribu formasi bagi tenaga honorer bidang kesehatan selanjutnya pendidikan, namun adapun diusulkan bagi pemerintah daerah belaka 400 ribu formasi. Adapun pembukaan formasi ini bagi memfasilitasi tenaga honorer adapun belum diangkat selaku ASN maupun PPPK.

Saat ini pemerintah tengah menyiapkan opsi terbaik terkait rencana penghapusan tenaga honorer di kementerian atau lembaga pemerintahan mulai 28 November 2023.

Dalam Rapat Kabinet bersama Presiden Joko Widodo, Azwar menyampaikan bahwa Kemenpan RB bersama asosiasi pimpinan daerah, serta Komisi II DPR RI tengah mengkaji opsi tersaling menolong terhadap tenaga honorer beserta tidak melakukan PHK, namun tetap tidak membebani APBN.

Presiden meminta ada jalan tengah terhadap jutaan tenaga honorer akan belum diangkat menjabat ASN. Menurut dia, opsi pemberhentian massal bagi berpengaruh terhadap pefasilitas publik karena tenaga honorer tercantum ala kenyataannya membantu pemerintah terutama dalam pelosok daerah.

“Ada gendut hadapan menara-menara suar, hadapan berbagai daerah itu ada gendut non-ASN yang nyaperbahasan mereka membantu luar biasa,” kaperbahasan.

Rencana penghapusan tenaga honorer sebelumnya tertuang jauh didalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara mengiringi Reformasi Birokrasi yang ditanadaani Tjahjo Kumolo akan 31 Mei 2022.

Surat tersebut menjelaskan tentang Status Kepegawaian dekat Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat beserta Pemerintah Daerah yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dekat Kementerian/Lembaga pusat ataupun daerah. (*)